POLITIK STRATEGI NASIONAL
Sesuai dengan pembukaan UUD 45
bangsa indonesia melaksanakan bangnas semesta pembangunan proses
pembeharuan tanpa akhir dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
BANGNAS
Harus dipahami
oleh generasi bangsa Indonesia agar dapat dijamin kesinambungannya generasi
penerus calon pemimpin bangsa diharapkan dapat memahami landasan pemikiran
konsepsi dan pelaksanaan jaknas Indonesia.
TUNAS Sejak proklamasi 17 agustus1945 bangsa
indonesia menetapkan tuntas dari perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya
tertuang dalam jiwa dan semangat dari pembukaan UUD 1945 masyarakat adil dan
makmur berdasarkan pancasila dalam wadah negara kesatuan RI dalam lingkungan persahabatan dan perdamaian pada tahun 1961 DPA
telah menghasilkan garis-garis besar pola bangnas Semesta berencana Tahap. I TH.
1961 – 1969 pada tahun 1966 akibat dari peristiwa berdarah pemberontakan G30 S
PKI bangnas sesuai amanat UUD45 dijabarkan dalam bentuk oprasionalnya. Bangnas
dapat dilaksanakan apabila kondisi politik nasional dalam keadaan yang stabil:
•
Sistem
konstitusional berjalan dengan efektif
• Demokrasi tumbuh dengan kuat
• Hukum ditegas dengan pasti
•
Aparatur
negara berjalan dengan tertib
• Hub. Kekuatan sosial dalam
masyarakat berjalan secara harmonis
PROSES
MENGISI KEMERDEKAAN INI HARUS DIPAHAMI
secara sungguh-sungguh sebagai pedoman dan disempurnakan pada masa-masa yang
akan datang pemahaman menjadi lebih
mantap perlu pengetahuan secara teoritis dan implementasinya.
WASANTARA sebagai wawasan nasional bangsa
indonesia dan tannas implementasi dari wasantara adalah penjabaran dalam
konsepsi tannas yang mencakup 8 unsur kehidupan bangsa (asta gatra) nannas
sebagai kondisi dinamik merupakan produk
dari seluruh kegiatan bangsa dalam segala bidang kehidupan pangkal tolak untuk
mewujudkan cita-cita bangsa indonesia adalah landasan bagi politik dan startegi
nasional.
TUNAS umumnya suatu bangsa mempunyai
cita-cita. Cita-cita ini sebagai penentu dari tunas baik secara tertulis maupun
tidak tertulis yang terkandung dalam aspirasi bangsa, berupa: keinginan ,tuntutan ,harapan yang terkandung dalam aspirasi
bangsa.
HTAG merupakan kesulitan sebagai
akibat perbedaan pandangan/wawasan , latar
belakang masalah ,banyaknya suku-suku dihadapkan
pada bahaya perpecahan kesulitan ini dialami selain Negara-negara yang sudah maju dirasakan pula oleh Negara yang
sedang berkembang aspirasi suatu bangsa berkembang antara lain oleh faktor-faktor sebagai berikut:
•
Kepercayaan
•
Keagamaan
•
Struktur
masyarakat pengaruh dari luar
•
Tingkat perkembangan kemajuan
kemerdekaan 17 agustus 1945 hakikatnya merupakan perwujudan
dari semangat aspirasi rakyat Indonesia yang berkepribadian pancasila dan
amanat penderitaan rakyat (dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945) pancasila
sebagai falsafah bangsa dan negara Indonesia dijadikan: dasar serta memberikan
arah dan tujuan dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup serta kehidupan
nasional perjuangan bangsa indonesia harus merupakan manifestasi dari pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka
penjajah diatas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilann bahwa pemerintah/negara berkewajiban untuk
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
dan keadilan social tercermin keteguhan dan kekuatan pendirian bangsa Indonesia
dalam menghadapi kemerdekaan. Dan menghapuskan kolonialisme dan imperialisme
diatas dunia.
KEMERDEKAAN bukan tujuan akhir dari perjuangan bangsa
tapi bangsa indonesia mencita-citakan suatu Negara Indonesia yang: merdeka nersatu berdaulat dan makmur cita-cita
ini memberi arah bagi pembentukan tunas-tunas bangsa indonesia. Membentuk suatu
pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan
social untuk mewujudkan tunas bangsa Indonesia mempunyai kepentingan tiga
kepentingan utama:
•
Kesejahteraan
•
Keamanan
•
Hubungan
internasional.
Sasaran itu
diwujudkan atau dicapai dengan polstranas yang menyeluruh berdasarkan:
§
Ideologi negara
§
Waw. Nasional
§
Integrasi nasional dan
§
Tannas
POLITIK berasal dari koya yunani ,POLISTAIA POLIS
berarti kesatuan masyarakat yang mengurus negara.
POLITIK dalam arti kepentigan umum segala usaha untuk
kepentingan umum baik yang berada dibawah kekuasaan Negara pusat maupun di
daerah.
POLITIK poltik dalam arti kebijakan dalam arti
kebijaksanaan (‘POLICY’) penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap ebih menjami terlaksananya suatu
usaha cita-cita/keinginan keadaan yang kita kehendaki dalam arti kebijaksaan
adalah proses pertimbangan penjaminan pelaksanaannya suatu usaha pencapaian
cita-cita.
SISTEM POLITIK meliputi semua kegiatan-kegiatan yang
menentukan kebijaksanaan umum (public policy) dan menentukan bagaimana
kebijakan itu dilaksanakan.
STRUKTUR POLITIK merupakan suatu keseluruhan yang
timbul dari masyarakat baik dari lembaga-lembaga masyarakat yang berpengaruh
dalam pembuatan kebijaksanaan yang otoritatif dan mengikat masyarakat.
POLITIK NASIONAL adalah azas haluan usaha serta
kebijakan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan pengembangan
pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan potensi nasional secara
totalitas potensial efektif untuk mencapai tunas.
POLITIK NASIONAL MELIPUTI:
POLITIK DALAM NEGERI mengangkat
dan memelihara harkat derajat dan potensi rakyat Indonesia akibat penjajahan
menuju bangsa yang terhormat.
POLITIK LUAR NEGERI yang
bebas aktif anti imprealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan
rakyat.
POLITIK LUAR NEGERI juga
diarahkan pada pembentukan solidaritas atas bangsa asia afrika.
POLITIK EKONOMI bersifat
swasembada/swadaya artinya tidak mengisolasi diri diarahkan pada peningkatan
taraf hidup rakyat indonesia.
POLITIK HANKAM bersifat
defensif aktif diarahkan kepada pengamanan dan perlindungan bangsa dan Negara
dari HTAG.
STRATEGI Pada dasarnya merupakan suatu kerangka
rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam satu arah
tujuanperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ iptek yang pesat memberikan pengaruh
besar terhadap strategi.
STRATEGI NASIONAL Perjuangan nasional memerlukan
penggunaan
•
Diplomasi
dan perang
•
Kekuatan
ideologi psikologi
•
Politik
•
Ekonomi
•
Sosial
budaya
•
Kekuatan
militer.
Seluruh kekuatan ini mengkehendaki
Ø
Integrasi
Ø
Pengaturan
Ø
Penyusunan
Ø
Penggunaan yang terarah.
ASPEK POLITIK NASIONAL
1.
Politi dalam negeri mengangkat derajat dan harkat bangsa indonesia
akibat penjajahan bangsa yang terhormat
2. Politik luar negri
- bebas
aktif, anti imperialisme dan kolonialisme
- bentuk
solidaritas antar bangsa (bangsa
A.A dan non blok
3.
Bentuk ekonomi swasembada dan
swadaya
4. Politik hankam - keluar defensif akatif
-
kedalam preventif aktif.
DASAR-DASAR PEMIKIRAN DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLSTRA
DASAR PEMIKIRAN POLSTRA:
a. Geopolitik bangsa Indonesia.
b. Wawasan nusantara.
c. Ketahanan nasional.
d. Tata bina nasional.
FAKTOR-FAKTO
YANG MEMPENGARUHI faktor yang mempengaruhi penyusunan dan pelaksanaan
POLSTRANAS idiologi persatuan dan kesatuan nasional kepribadian bangsa
kerjasama regional kerjasama internasional stabilitas ASEAN asia tenggara hapuskan
penjajahan.
EKONOMI
•
Sumber kekayaan alam.
• Tenaga
kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang sangat besar selain
mencukupi.
• Kebutuhan rakyat Indonesia.
• Bahkan
membantu mencukupi kebutuhan dunia.
Hal ini membawa indonesia menjadi
mempunyai kekuatan ekonomi yang tangguh
seimbang jumlah penduduk perkembangan
lapangan ekonomi.
HAKEKAT ANCAMAN semua
bentuk bahaya yang mempunyai akibat terhadap:
A. Idiologi, ekonomi, social budaya,
pertahanan keamanan
B. Dominasi politik asing.
C. Kompetisi dan eksploitasi bidang
ekonomi.
D. Desintegrasi kehidupan social.
E. Penetrasi budaya asing yang negative.
F. Gangguan terbuka dan tertutup
bidang keamanan.
G. Perpecahan dan isolasi hubungan
INTERNAS pengaruh POLSTRANAS.
SASARAN
NASIONAL diwujudkan atau dicapai
dengan POLSTRANAS yang menyeluruh berdasarkan:
Ideologi Negara.
Wawasan
nasional.
Integrasi
nasional.
Ketahanan
nasional.
KEPENTNGAN POILITIK DITUNJANG:
1. Demokrasi pancasila partisipasi
masyarakat.
2. Kehidupan konstitusional baik:
•
Demokrasi.
•
Hukum.
•
Kepemimpinan nasional.
•
Fungsi
lembaga tinggi Negara.
•
Dan
lembaga-lembaga tinggi Negara.
3. Memasyarakatkan.
4. Hak dan kewajiban
wewenang dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia kemandirian,
kualitas, kemampuan parpol GOLKAR kader-kader tangguh ,aspirasi masyarakat komunikasi
politik timbal balik:
-
Masyarakat.
-
Lembaga perwakian rakyat.
-
Pemerintah.
Organisasi kemasyarakat
berserikat, aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan.
WADAH PENYALUR PENDAPAT MASYARAKAT TERUTAMA DI PEDESAAN aparatur
pemerintah:
a. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat
pengabdian dan kesetiaan cita-cita perjuangan bangsa dan Negara.
b. kemampuan aparatur pemerintah dan kesejahteraan
manusiannya organisasi dan tata kerja.
c. Mampu melayani, mengayomi, menumbuhkan prakarsa
dan partisipasi masyarakat.
d. Menanggulangi masalah korupsi penyalahgunaan
wewenanng kebocoran pemborosan kekayaan keuangan negara pemungutan liar dan
bentuk penyelewengan lainnya yang merusak citra dan kewibawaan aparatur
pemerintah, disiplin nasional dan kesetiakawanan nasional.
e. Hubungan fungsional antara pemerintah dan
lembaga perwakilan rakyat (pusat dan daerah).
f.
Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata.
g. Koordinasi, kerjasama, kemampuan peraturan
pemerintah didaerah.
h. Usaha-usaha
pemerintah dalam mengayomi masyarakat prakarsa partisipasi rakyat dalam
pembangunan.
Fungsi pemerintah EDSA efesiensi
dan efektif hukum:
a. Kesadaran hukum dan kepastian hukum,
tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
b. Disiplin nasional
tanggung jawab sosial pengayom masyarakat aman dan tentram, kreativitas dan
partisipasi masyarakat stabilitas nasional.
c.
Unifikasi bidang-bidang hukum dan perundang-undangan.
d. Kedudukan dan peranana badan-badan Pemerintah
Negara hak, sikap, perilaku dan keteladanannya.
e.
Pengeluhan hak, hakikat dan makram masyarakat.
f. Proses peradilan sederhana cepat tepat
dengan biaya terjangkau pemberi bantuan dan konsultan hak.
g. Sarana dan prasarana pengembang hak serta
pendapat gunannya.
h. Hak dan kewajiban asasi warga
negara.
5. PENERANGAN DAN MEDIA MASSA
a.
Kawasan nasional dan kawasan nusantara, pertahanan nasional , dan stabil
nasional.
b.
Semangat dan jiwa sampai akhir nanti.
c.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunana nasional.
d. Wahana
informasi dan komuikasi timbal balik antara warga masyarakat dan pemerintah
persatuan da kesatuan bagus nilai-nilai budaya bangsa dan kepribadian bangsa
kualitas sumber daya manusia.
e. Pemberitaan pers yang bebas dan
bertanggungjawab kontrol social yang konstiteraksi pos antara pers pemerintah
dan masyarakat.
f. Pers ,video
,radio ,media tradisional ,TV ,forum komunikasi ,film ,pendidikan dan kantor berita Koran masyarakat
,dan sebagainya.
g. Teknologi ,terdidik sosial
kemajuan iptek komunikasi.
6. HUBUNGAN LUAR NEGERI:
a. Hubungan
luar negeri ,politik luar negeri yang bebas dan aktif diabdikan kepada kepentingan
Nasional ,ketertiban dunia, kemerdekaan perdamian abadi dan keadilan sosial.
b.
Persahabatan dan kerjasama nasional ,regional dan internasional ,bilateral
,multilat citra Indonesia dan pengenalan kebudayaan.
c. Masyarakat dunia perdamaian
dunia rasa keadilan dan kemanusiaan.
d.
Stabilitas nasional.
e. Kawasan nasional dan pasar EKS
Indonesia .
f.
Negara. Berk dalam forum:
-
PBB - ASEAN
- GHB - OKI.
g. Tata Ek.
dunia baru komoditi tata informasi dan komunikasi dunia baru, pertahanan
nasional ,pertahanan Negara ,kawasan asia tenggara yang damai bebas ,netral dan
sejahtera.